TIM PENGAWAS ANGGARAN PENDIDIKAN Di KALTENG; LIPS SERVICE PENGUASA ATAU...

Perkembangan terkini dari bumi tambun bungai salah satunya adalah kenaikan anggaran pendidikan. Kenaikan anggaran pendidikan di KALTENG menjadi sekitar 230 M, dengan naiknya anggran ini akan di bentuk tim khusus yang akan mengawasi perencanaan dan penggunaannya karena rawan terjadinya penyimpangan, demikian menurut wakil gubernur KALTENG di media lokal beberapa waktu yang lalu.

Dalam pandangan saya terjadinya penyimpangan bukan hanya “rawan” tetapi sangat rawan atas terjadinya penyimpangan. Terkait dengan rencana pembentukan tim khusus yang akan melakukan pengawasan untuk sementara perlu di apresiasi. Akan tetapi apabila kita memandang dari sisi lain sebenarnya berapapun jumlah anggaran yang akan di tetapkan untuk semua dinas tentun semuanya memiliki kerawanan atas terjadinya penyelewengan.

Benar bahwa pengawasan harus dilakukan sejak awal, akan tetapi hal mendasar yang perlu di cermati dengan naiknya kenaikan anggaran adalah bentuk kegiatan yang akan di lakukan, target, sampai pada hasil yang akan di capai. Jangan sampai kegiatan / proyek yang di programkan bukan hal penting atau bahkan tidak substansial untuk perbaikan kondisi pendidikan di KALTENG. Sebagai contoh sejak naiknya APBD KALTENG dapat di lihat tidak siapnya SKPD untuk mengikutinya yang di permukaan seperti munculnya proyek pembangunan dan perbaikan maupun pengadaan barang yang sebetulnya masih baik, sebagaimana perbaikan pagar kantor dinas-dinas, gapura maupun papan nama dinas. Padahal apabila di nilai sebetulnya pagar kantor, termasuk gapura dan papan nama dinas yang di rubah masih dalam keadaan baik. Dengan demikian semangat bahwa APBD untuk semaksimal mungkin untuk kesejahteraan hanya sekedar basa-basi saja.

Jangan sampai dalam perencanaan anggaran yang naik kemudian dimanfaatkan sebagai tempat untuk titip proyek, ataupun dengan besarnya anggaran muncul penyalahgunaan wewenang dan terjadinya mark up anggaran sehingga muncul selisih yang tinggi antara harga umum dan harga – harga dalam pengadaan barang / jasa.

Pengawasan dan evaluasi anggaran pendidikan dengan tim khusus sebaiknya bukan hanya dilakukan untuk anggaran tahun depan saja, tetapi akan sangat tepat apabila di lakukan evaluasi totalitas terhadap anggaran sebelumnya, kemudian di publikasikan secara luas. Sehingga tidak muncul asumsi beragam terhadap kinerja dan keberhasilan setiap satuan kerja.

Harapan adanya pengawasan secara ketat tentunya bukan hanya untuk satu SKPD saja tetapi untuk semua SKPD. Pengawasan bisa dianggap tidak perlu ada, apabila masih di lakukan manipulasi dan kolusi untuk kepentingan kroni maupun keluarga penguasa sendiri, yang jelas semoga maksud dari ini semua, bukan sekedar lips service atau bahkan basa-basi penguasa di Kalimantan Tengah saja. (bang rano)