Meluruskan Sejarah UU Desa

Release Media Meluruskan Sejarah UU Desa

Masa kampanye Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden telah berakhir, Sabtu 13 April 2019 jam 20.00 Wib sampai 22.30 WIB. Kampanye dalam bentuk debat calon Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan KPU RI selama 5 kali, sungguh menarik dan memberikan gambaran yang baik atas kedua kandidat pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Debat pamungkas yang diselenggarakan KPU RI di Hotel Sultan Jakarta, Sabtu 13 April 2019,  jam 20.00 – 22.30 WIB pada sesi closing statemen, sangat menarik dan penting untuk ditanggapi.

Dalam sesi tersebut, Calon Presiden No Urut 02 (Prabowo Subianto) menyatakan bahwa dirinya mengaku sebagai salah satu inisiator UU Desa. Begini pernyataannya,"…hanya untuk keterangan  bahwa undang-undang desa itu sebetulnya sudah ada sebelum Bapak jadi presiden, dan itu salah satu inisiatornya adalah saya sendiri, sebagai ketua umum HKTI, dan itu ada rekaman, semuanya ada, dan alhamdulillah itu sudah digolkan, dan itu adalah hak rakyat, dan itu tidak perlu dipolitisasi, itu adalah hak rakyat di desa,…". Kami sebagai warga negara yang sedang mengikuti acara debat tersebut melalui siaran TV dan livestreaming, terkejut dengan pernyataan tersebut, karena kami adalah bagian dari masyarakat sipil yang terlibat aktif dalam pembahasan RUU Desa.

Kami para pegiat pembaharuan desa yang terlibat langsung dalam pembahasan UU Desa, menjadi terusik dan saling cek maupun memeriksa kembali dokumen risalah sidang pembahasan RUU Desa di rapat-rapat Pansus RUU Desa dan sidang Paripurna DPR RI tanggal 18 Desember 2013. Berpijak pada hasil penelusuran dan pemeriksaan dokumen-dokumen penting di seputar sejarah pembahasan RUU Desa tersebut, kami terpanggil dan berkewajiban secara moral untuk menanggapi pernyataan tersebut. Kami penting menjelaskan dan menginformasikan mengenai sejarah UU Desa kepada public, agar kerja-kerja kolektif dalam menginisiasi dan membahas RUU Desa ini tidak dinarasikan ke dalam klaim gagasan dan kerja individual atau kelompok tertentu.

Lahirnya UU Desa adalah sejarah panjang yang penuh liku. Pada tahun 2005 pemerintah dan DPR RI sepakat untuk memecah UU 32/2004 menjadi tiga UU, yaitu UU Pemerintahan Daerah, UU Pilkada Langsung dan UU Desa. Tahun 2006, kerjasama Diten PMD dan Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (gabungan antara IRE Yogyakarta, STPMD "APMD", Gita Pertiwi, dan beberapa lembaga lain, serta beberapa individu yang tergabung di dalamnya seperti Ari Dwipayana, Arie Djito, Bambang Hudayana, Haryo Habirono, Diah Y. Suradireja, Rossana Dewi, Widyo Hari, dll meneruskan diskusi dan kajian, yang secara resmi pada Januari 2007 mulai menyusun Naskah Akademik RUU Desa. NA didiskusikan dengan para pihak, baik pegiat maupun Asosiasi Desa, di banyak kota dan pelosok. NA selesai pada bulan Agustus 2007, dan disusul dengan drafting RUU Desa.

Di saat pembahasan RUU Desa di tubuh pemerintah yang sangat panjang, para pegiat desa terus melakukan diskusi dan aksi di lapangan. Kami misalnya banyak bicara soal "satu desa, satu rencana dan satu anggaran", sembari menambah haluan baru, yang tidak hanya masuk ke ranah gerakan sosial tetapi juga harus masuk ke politik. Pada 2009, pegiat desa mendukung caleg Budiman Sujatmiko (PDI Perjuangan) di Dapil Cilacap-Banyumas, yang mengusung RUU Desa. Setelah masuk ke Senayan, Budiman menjadi jangkar politik bagi pegiat desa, misalnya mempertemukan pegiat desa dengan Komisi II secara institusional dan personal. Budiman punya peran memindahkan isu desa dari pinggiran ke pusat kekuasaan di Senayan. 

Perjuangan RUU Desa tambah kenceng setelah lahir Parade Nusantara (2009) di bawah pimpinan Sudir Santosa, dan Budiman juga hadir sebagai pembinanya. Parade terus menerus melakukan desakan kepada pemerintah agar menyelesaikan pembahasan RUU Desa. Desakan paling seru terjadi di antara bulan September hingga Desember 2011, yang kemudian Presiden SBY mengeluarkan ampres RUU Desa pada Januari 2012. DPR RI lantas membentuk Pansus RUU Desa yang dipimpin oleh Ketua Akhmad Muqowam (PPP), serta wakil ketua Budiman Sujatmiko (PDI Perjuangan), Khatibul Umam Wiranu (Demokrat), Ibnu Mundzir (Golkar). Ketua Akhmad Muqowam begitu piawai, dengan politik jalan miring, sanggup melakukan konsolidasi yang solid terhadap 30 anggota Pansus RUU Desa. Mereka semua bersepakat bahwa RUU Desa harus ditempuh dengan cara menanggalkan politik kepartaian, sembari mengutamakan politik kenegaraan dan politik kerakyatan. 

Dalam pembahasan RUU Desa, Dana Desa (DD) memang yang paling panjang dan seru, mengundang pro dan kontra. DPR pernah meminta kepada pemerintah tentang data makro uang yang masuk desa, tetapi pemerintah tidak menyediakan. Karena itu Ganjar Pranowo meminta kepada Sutoro Eko (sekarang Ketua STPMD "APMD) untuk mengumpulkan data mikro uang desa. Sutoro Eko bersama tim Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" beserta jaringan bergerak melakukan pengumpulan data dengan survei. Berdasarkan basis data 2011, survei menunjukkan bahwa rata-rata desa menerima uang sebesar 1,040 M pe tahun, tentu dengan sumber yang bermacam-macam, dan 76% di antaranya dari pemerintah pusat. Data ini yang dijadikan basis dan pegangan bagi Pansus. 

Pembicaraan tentang dana desa memang dinamis. Ada anggota Pansus yang hanya bicara "satu desa, satu milyar", ada pula yang bicara dengan data dan argumen. Pihak Kementerian Keuangan dan Bappenas selalu keberatan. Budiman bicara soal "kombinasi cash transfer dan demokrasi lokal akan memperbanyak kelas menengah desa". Pada tanggal 30 September 2013, terjadi diskusi yang menarik di ruang meeting Ketua DPR RI. Dalam pertemuan itu hadir 9 anggota Pansus/Panja, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, pejabat Bappenas, dan rapat dipimpin oleh Ketua Marzuki Alie (Demokrat). Kemenkeu dan Bappenas keberatan dengan dana desa. Menteri Dalam Negeri dan Ketua Akhmad Muqowam bermain cantik untuk meng-goal-kan Dana Desa. Mendagri Gamawan Fauzi berujar: "Saya setuju dana desa, asalkan satu pintu, tidak ada lagi bantuan langsung masyarakat". Ketua DPR dengan sangat tegas "marah" pada menteri yang menolak dana desa, sembari mengatakan bahwa "kalau untuk rakyat kita harus wujudkan, Presiden SBY sudah setuju". 

Hari-hari berikutnya banyak diisi diskusi mengenai formula dana desa. Dalam sidang di bulan November, dua orang anggota Pansus (tidak usah saya sebut namanya), berujar: "pokoknya satu desa, satu M". Menanggapi hal ini Ketua Akhmad Muqowam menjawab: "Kalau hanya bicara satu desa satu M, semua orang juga bisa. Kita semua sudah sepakat dana desa. Kita sekarang sedang merumuskan formula dan pasal dana desa yang tepat". 

Formula ini memang susah. Kami melakukan exersice sejumlah formula tetapi belum sepakat. Pada tanggal 12 malam hingga 13 Desember 2013 pagi, Raker Mendagri bersama Pansus sungguh bersejarah. Dari berbagai gagasan yang diperdebatkan, muncul usulan rumusan dari Dr. AW Thalib (PPP), sebagai berikut: "Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah (on top) secara bertahap. Usulan ini diterima oleh sidang dan dijadikan penjelasan Pasal 72 ayat (2) tentang dana desa. 

Pertemuan itu juga menyepakati untuk menyudahi pembahasan RUU Desa dan 18 Desember 2013 untuk Sidang Paripurna. Alhamdulillah, 18 Desember 2013, Sidang Paripurna DPR RI yang dipimpin oleh Priyo Budi Santosa, menetapkan UU Desa. Pada sidang ini, FPD mengerahkan sekitar 3000 pamong desa. Sebagian di Fraksi balkon, sebagian besar di jalan depan gedung DPR RI. Mereka sujud syukur begitu Sidang Paripurna menetapkan UU Desa, dan kemudian disahkan oleh Presiden SBY menjadi UU No. 6/2014 pada 15 Januari 2014.

Nara hubung:

Sutoro Eko : 0811256669

Arie Sujito : 0811256702

Machmud : 08156809043

Titok Hariyanto : 0811257327

LUAR BIASA!! TERNYATA PSI MEMPEROLEH SUARA TERBESAR DI 6 KOTA BESAR DUNIA

PSI YANG SELAMA INI DIJULUKI PARTAI NOL KOMA TERNYATA MEMPEROLEH SUARA TERBESAR DI 6 KOTA BESAR DUNIA

Luar Biasa!

Hasil exit poll di enam kota besar dunia -- Sidney, Melbourne, Berlin, Singapura, London, dan Toronto-- menempatkan Partai Solidaritas Indonesia di peringkat tertinggi parpol dengan perolehan suara terbesar (15/04)

Ini di luar dugaan banyak pihak yang selama ini sering melecehkan PSI sebagai partai nol koma.

Bahkan beredar hasutan agar jangan memilih PSI karena itu akan menjadi pekerjaan sia-sia mengingat suara PSI akan hangus.

Data di enam kota besar dunia ini membalikkan pelecehan tersebut. Bila hasil exit poll ini bisa diandalkan dan semangat serupa terasa di Indonesia, PSI hampir pasti lolos ke parlemen.

Menarik untuk mencatat bahwa di enam kota besar itu peringkat pertama selalu ditempati PSI, diikuti PDIP di peringkat kedua dan PKS di peringkat ketiga. Satu-satunya pengecualian adalah di Singapura yang peringkat ketiganya ditempati PKB.

Berikut adalah perbandingan suara peringkat kesatu sampai 

ketiga di kota-kota itu:

Berlin 1. PSI (19%); 2. PDIP (15%); 3. PKS (13%)

Sydney 1. PSI (31%); 2. PDIP (21%); 3. PKS (6%)

Melbourne 1. PSI (39%); 2. PDIP (25%); 3. PKS (6%)

Singapura 1. PSI (20%); 2. PDIP (17%); 3. PKB (13%)

London 1. PSI (36%); 2. PDIP (21%); 3. PKS (8%)

Toronto 1. PSI (51%); 2. PDIP (22%); 3. PKS (3%)

Satu-satunya dapil di mana PSI tidak menempati peringkat 1 sejauh ini hanyalah Arab Saudi. Di sana PSI hanya memperoleh suara 12,6%, di bawah PKB (25,8%), PDIP (23,9%), dan Gerindra (18,3%).

Mengapa suara PSI bisa sekuat itu dibandingkan di dalam negeri? Menurut saya, dukungan buat PSI di luar negeri datang dari kalangan terdidik yang memang sudah terbiasa hidup dalam suasana masyarakat pluralis. Walau mereka tidak berada di Indonesia, mereka terus mengikuti perkembangan berita tanah air. Dan bagi mereka PSI nampak sebagai partai yang akan membawa Indonesia mencapai kemajuan seperti yang mereka lihat dan rasakan di negara-negara tersebut.

Mudah-mudahan hasil exit poll ini akan membuat kaum tercerahkan, kaum pluralis, kaum modern dan inklusif di Indonesia sadar bahwa mendukung PSI bukanlah perjuangan sia-sia. Memberi suara bagi PSI sangat bisa meloloskan PSI ke parlemen, sehingga anak-anak muda PSI bisa sungguh-sungguh memperjuangkan semangat anti toleransi, kesetaraan dan anti korupsi di Indonesia.

Ini

Ini adalah saat terbaik bagi kita semua menyelamatkan Indonesia. Kita sejahterakan Indonesia, kita dukung PSI!

Dr. Ade Armando

UNIVERSITAS INDONESIA

Hasil Exit Poll PEMILU 2019 Kota Toronto 13 April 2019

Hasil Exit Poll PEMILU 2019 Kota Toronto 13 April 2019

Joko WIdodo - KH Ma'ruf Amin  meraih 76.7%. Prabowo Subianto - Sandiaga Uno 7.8 % dan 15% responden tidak menjawab atau merahasiakan pilihan mereka.

74% responden menyatakan keluarga mereka di Indonesia akan memilih pasangan Joko Widodo – K.H. Ma-ruf Amin, sementara 6% akan memilih pasangan Prabowo Subianto – Sandiaga Uno. 20% responden menyatakan tidak tahu apa pilihan keluarga mereka di Indonesia.

Mayoritas responden yang memilih pasangan no. 01 Joko Widodo – KH. Ma'ruf Amin percaya jika pasangan 01 terpilih sebagai presiden dan wapres, Indonesia akan menjadi lebih dari saat ini. 52.59% menyatakan sangat yakin terhadap Joko Widodo – KH. Ma'ruf Amin, dibandingkan hanya 6.04% yang sangat yakin jika pasangan no. 02 Prabowo Subianto – Sandiaga Uno terpilih.

Hasil exit poll juga menunjukkan partai nomor urut 11 Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menempati posisi tertinggi dalam exit poll di Toronto. PSI meraih 50.9% disusul PDIP 22.4%. 19% responden tidak menjawab dan sisa suara diraih oleh PKS 2.6%, PAN 1.7% dan PKB, Gerindra, Nasdem dan Perindo masing-masing meraih 0.9%.

Exit Poll dilaksanakan sejak pukul 09.00-18.00 waktu setempat dengan mengambil sampel sebanyak 116 responden dengan komposisi wanita 56.9% dan perempuan 43.1%. Exit Poll dilakukan dengan metode wawancara tatap muka terhadap para pemilih sesaat setelah mereka melakukan pencoblosan di dalam bilik suara.

Santoso Sugianto, B. Eng., MBA, CPA, CMA – Straight Analytics, Toronto

Inilah Perbandingan Hasil Survei Untuk Pilpres 2019

Berikut Hasil Survei beberapa surveyor nasional, manakah yang mendekati hasil sebenarnya. 

Hasil Survei Untuk Pilpres 2019

Berikut Hasil Survei beberapa surveyor nasional, manakah yang mendekati hasil sebenarnya. 

Penemu Obat Laris untuk Rematik Memperoleh Nobel Kimia

Display problems? View this newsletter in your browser. Penemu Obat Laris untuk Rematik Memperoleh Nobel Kimia   Dua warga Amerika dan seorang warga Inggris memenangkan Hadiah Nobel Kimia 2018 yang diumumkan Rabu (3/10/2018). Mereka diganjar hadiah tersebut atas karyanya memanfaatkan kekuatan evolusi untuk menghasilkan protein baru yang digunakan dalam segala hal mulai dari deterjen ramah lingkungan, bahan bakar nabati, obat kanker, juga obat rematik laris. Read more. Warga Korea Selatan Meringis Tanggapi Aksi Pelukan Kim dan Moon Kerumunan warga Korut melepaskan keceriaan berlebihan yang memekakan telinga. Di Korsel, Choi, seorang mahasiswa, meringis sinis. Reaksi berbeda ini terjadi ketika Presiden Korsel, Moon Jae-in, memeluk Pemimpin Korut, Kim Jong-un, dengan hangat saat turun di landasan bandara di Pyongyang. Choi tak sendiri, namun satu jajak pendapat menunjukkan tren sebaliknya. Read more. Kim Bongkar Fasilitas Uji Coba Rudal Sohae, Trump Bagai di Atas Angin Kim Jong Un saat meninjau fasilitas peluncuran roket di Sohae (sumber: internet) Entah apa yang membuat Kim Jong Un menjadi sejinak ini. Prongyang mulai membongkar fasilitas peluncuran dan pengujian roket yang telah disepakati dalam perjanjian tidak resmi dengan Presiden  Donald Trump. Ini disebut bagai kemenangan besar Amerika Serikat (AS). Apakah Trump dapat melakukan hal serupa terhadap Rouhani dan Putin? Belakangan, Trump mulai melempar komunikasi serupa terhadap Presiden Iran seperti yang pernah dilakukannya terhadap Kim: komunikasi ancam-mengancam, antara lain via Twitter. Read more. Menjadi Tuan Rumah KTT Trump-Kim, Singapura Rela Rogoh Kocek Ratusan Miliar US President Donald Trump (R) and North Korea's leader Kim Jong Un (L) reach out to shake hands at the start of their historic US-North Korea summit, at the Capella Hotel on Sentosa island in Singapore on June 12, 2018. - Donald Trump and Kim Jong Un have become on June 12 the first sitting US and North Korean leaders to meet, shake hands and negotiate to end a decades-old nuclear stand-off. (Photo by SAUL LOEB / AFP) (Photo credit should read SAUL LOEB/AFP/Getty Images) Menyediakan kamar kelas presidential suite di hotel bintang lima, melayani 2.500 wartawan, hingga menyelenggarakan pengamanan ekstra, adalah harga yang harus dibayar Singapura sebagai tuan rumah KTT antara Donald Trump dan Kim Jong Un. Hitung punya hitung, Singapura harus merogoh kocek hingga lebih dari Rp 200 miliar. Padahal mereka mengaku tidak menawarkan diri sebagai tuan rumah, melainkan diminta pihak Trump dan Kim. Read more. Sampah Bahan Kimia hingga Ban Mobil Berkelana hingga Ujung Bumi Limbah plastik dan bahan kimia beracun yang ditemukan di bagian terpencil Antartika tahun ini menambah bukti bahwa polusi telah menyebar ke ujung Bumi, kelompok lingkungan Greenpeace mengatakan hal ini, Kamis (7/6/2017). PBB bahkan menyebut limbah plastik terdeteksi di Palung Mariana. Read more. Amplop Raksasa Menyertai Pengumuman Trump bahwa KTT dengan Kim Dilanjut Jumat malam waktu Amerika Serikat (AS), akun Instagram resmi Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, memosting "breaking news" berupa foto dirinya dengan tulisan: "We'll be meeting on June 12th in Singapore –President Donald Trump". Sikap ini diambil dalam tujuh hari sejak pada 24 Mei silam dia "mutung", membatalkan rencana pertemuan dengan pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, melalui surat tiga paragraf. Sebuah surat juga, dengan amplop berukuran raksasa, yang mengiringi perubahan sikap Trump. Apa isi surat dari Kim tersebut? Read more. Dengan Surat Tiga Paragraf, Trump Batalkan Pertemuan dengan Kim Dengan surat tiga paragraf, Presiden Amerika Serikat (AS) bagai mengamini dugaan para analis bahwa untuk menuju pertemuan bersejarah antara AS dengan Korea Utara, tak semudah yang terlihat selama ini. Surat itu diumumkan Trump Kamis dini hari, dan baru dikirim ke Korea Utara (Korut) pukul 09.43. Trump diduga ingin menjadi orang yang pertama membatalkan sebelum keduluan Kim. Read more. Unsubscribe - Edit your subscription PT. Jurnal Indonesia Abadi Graha Tirtadi, Jl. Pangeran Antasari No. 18 A #02-06 Jakarta, Indonesia 12150

Ektremisme kekerasan

Oleh Imam Shamsi Ali*

Dalam seminggu ini, Indonesia digoncang oleh beberapa peristiwa kekerasan, termasuk bom bunuh diri di beberapa tempat di Surabaya. Sebelumnya juga terjadi serangan teror di Brimob Jakarta. Serangan-serangan tersebut telah menelan korban puluhan jiwa, meninggal dan luka-luka.

Peristiwa-peristiwa ini tentunya sangat memprihatinkan, bahkan mencoreng wajah Indonesia yang dikenal aman, damai dan toleran. Peristiwa kekerasan di Brimob bahkan terjadi hanya sehari sebelum Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan segitiga (trilateral meeting) ulama-ulama Afghanistan, Pakistan dan Indonesia di Istana Bogor, untuk membicarakan perdamaian dan stabilitas di Afghanistan.

Oleh karenanya serangan terror tersebut sangat menyedihkan dan sekaligus memalukan bangsa dan negara Indonesia. Maka sangat sepatutnya kita semua mendeklarasikan bahwa tindakan kekerasan seperti itu bukan Indonesia, dan bukan pula untuk tujuan kebaikan apapun, sekaligus musuh bersama bangsa.

Pastinya tindakan biadab itu tidak mendapat tempat di mana saja, dan tidak akan terjustifikasi oleh apapun. Tidak oleh pertimbangan umum manusia (common sense) maupun ajaran agama (religious guidance). Sebaliknya tindakan teror tidak mengenal kemanusiaan dan tidak mengenal agama. Bahkan musuh sekaligus perusak agama.

Faktor-faktor extremisme 

Jika diselami lebih jauh akan didapati bahwa tendensi ekstremisme dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain sebagai berikut:

Pertama, kebodohan dalam beragama. Jangan pernah berpikir bahwa pelaku teror adalah orang-orang berilmu, apalagi dalam ilmu agama. Sebaliknya mereka pada umumnya adalah orang-orang yang tidak paham agama, bahkan jauh dari agama. Pelaku teror pada peristiwa 9/11 di Amerika Serikat ditemukan di kemudian hari adalah orang-orang yang tidak beragama, bahkan peminum dan womanizer. 

Kedua, kurang rasionalitas, pikiran sempit dan dominannya emosi. Orang-orang seperti ini kerap kali mengedepankan amarah dalam merespon berbagai permasalahan hidupnya. Tindakan yang dilakukan dominannya terbangun di atas emosi yang tinggi, tanpa pertimbangan rasional, dan kerap kali mengambil jalan pintas.

Ketiga, respon terhadap ketidak adilan sosial. Kekerasan-kekerasan juga sering kali terjadi karena adanya ketidak adilan atau kezholiman di masyarakat. Ketika mereka merasa bahwa jalan untuk menemukan Keadilan itu buntu (stuck) maka di sinilah mereka akan mengambil jalan pintas, tanpa memikirkan konsekwensi atau akibatnya.

Keempat, misinformasi atau informasi yang tidak menyeluruh. Di sini peran media sangat besar dalam membangun kemarahan itu. Media seringkali tidak bertanggung jawab, bahkan demi meraup keuntungan material mereka rela menjual informasi-informasi yang menyesatkan dan berbahaya. Apalagi dalam dunia keterbukaan media, khususnya media sosial.

Kelima, faktor ekonomi dan kejiwaan. Tidak jarang juga tindakan teror termotivasi oleh faktor ekonomi atau kemiskinan. Ketika manusia lapar maka sering rasa kemanusiaannya (sense of humanity) menjadi hilang. Maka tindakan yang mereka ambil menjadi animalistik, bagaikan anjing-anjing yang kelaparan. 

Keenam, dorongan untuk menjadi pahlawan membela kebenaran. Nampak seperti positif. Tapi sesungguhnya sebuah tindakan yang tidak mendapat pembenaran, apalagi dalam agama, adalah salah. Motivasi atau niat yang baik wajib dilaksanakan melalui cara yang baik dan benar. Keinginan berhaji tidak dapat dilakukan dengan jalan merampok. Mencari Keadilan tidak bisa dilakukan dengan melakukan pembunuhan orang-orang yang tiada dosa.

Mati di jalan Allah atau mati syahid 

Seringkali juga kita dengarkan bahwa mereka yang melakukan tindakan teror itu dan mati dianggap mati di jalan Allah (fii sabilillah). Orang yang mati di jalan Allah ini juga dikenal sebagai "mati syahid". 

Sepintas dengan doktrin-doktrin murahan yang menyesatkan ini nampak seperti kebenaran. Sebab memang mati di jalan Allah itu sesuatu yang mulia. Syahid di jalan Allah itu sudah pasti balasannya adalah syurga. 

Tapi bagaimanakah konsep mati di jalan Allah atau syahid? Apakah dengan melakukan pembunuhan dan tindakan teror kepada warga sipil dan orang-orang tak berdosa bisa dikategorikan "mati di jalan Allah" atau "syahid?". 

Jawabannya pasti TIDAK! Mati di jalan bukan konsep dadakan, apalagi konsep yang dilakukan dengan cara biadab dan terkutuk. Mati di jalan Allah itu akan terjadi ketika hidup seseorang juga ada di jalan Allah. Syahid itu hanya akan diperoleh ketika didahului dengan mempersaksikan kebenaran dalam hidup kita. 

Mempersaksikan kebenaran itu adalah melakukan ajaran secara konsekwensi. Yaitu dengan menegakkan tauhid dan ubudiyah yang benar, diikuti oleh prilaku sosial yang baik. Inilah hidup yang mempersaksikan kebenaran (syhahadah). Dan kehidupan yang seperti inilah pada akhirnya jika berakhir, berakhir di jalan Allah dan menemukan "syahadah" (mati syahid). 

Karenanya tindakan teror sungguh tindakan syetan, dan matinya pasti di jalan syetan. Membunuh warga sipil (non combatant) dalam keadaan perang saja dilarang. Apalagi dalam keadaan damai, dan lebih khusus lagi di rumah-rumah ibadah siapa saja, jelas keharamannya dalam Islam. 

Karena itu, konsep mati di jalan Allah yang dijanji dengan syurga itu harus dibenarkan. Konsep ini adalah proses hidup hingga akhir. Mati di jalan Allah harus didahului oleh "hidup di jalanNya". Jika didahului oleh pembunuhan dan pengrusakan, apalagi dengan membunuh orang-orang yang tak berdosa, jelas bukan mati di jalan Allah yang dijanjikan syurga. Tapi mati di jalan syetan yang berakhir di neraka.

Ini juga tentunya terkait dengan konsep jihad yang semakin disalah pahami. Jihad menjadi gandengan untuk memburu kepentingan, bahkan kepentingan sesaat dan parsial. 

Tegasnya, jihad yang melibatkan persenjataan hanya terjadi ketika ada peperangan. Dan peperangan dalam sebuah tatanan negara hanya boleh dikomandankan (diinstruksikan) oleh Panglima tertinggi, presiden dalam konteks Indonesia. 

Selebihnya jihad yang harus ditegakkan adalah jihad-jihad dalam bentuk membangun kepribadian, keluarga dan masyarakat yang lebih baik. Jihad itu adalah perjuangan untuk membangun kehidupan dan peradaban. Bukan merusak kehidupan dan peradaban. Sementara teror adalah sebaliknya. Merusak kehidupan dan memporak porandakan peradaban.

Merespon teror 

Teror itu kejahatan (evil) yang harus kita perangi bersama. Teror harus dijadikan musuh bersama (common enemy) dan musuh peradaban manusia, bahkan musuh agama dan semua nilai-nilai kebaikan yang ada. 

Oleh karenanya harus dihadapi dan direspon secara sungguh-sungguh dan sepenuh hati. Tidak setengah hati, apalagi dijadikan sekedar lompatan untuk tujuan yang kadang sama jahatnya, bahkan lebih jahat. 

Sejak terjadinya serangan teror di Amerika yang dikenal dengan 9/1 di tahun 2001 yang lalu, gendang peperangan kepada teror (war on terror) telah ditabuh. Dimulai dengan serangan ke Afghanistan oleh Amerika dan sekutunya, yang diikuti oleh berbagai peperangan baik secara internasional, nasional maupun lokal. 

Masalahnya kemudian peperangan kepada teror ini tidak jarang tergandengi oleh kepentingan dan motif-motif jahat yang tidak kurang, bahkan lebih jahat dari teror itu sendiri. Peperangan kepada teror biasanya tergandengi oleh kepentingan-kepentingan kapitalisme, yang cenderung menghalalkan segala cara. Akibatnya beribu-ribu orang tak berdosa, khususnya anak-anak dan wanita terbunuh demi memburu kepentingan itu. Dan semua itu atas nama memerangi terorisme internasional.

Kembali kepada peristiwa-peristiwa Mutakhir di Indonesia, sekedar diingatkan bahwa jangan sampai juga tergandengi oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Atas nama memerangi terorisme tapi yang terjadi adalah menarget pihak-pihak tertentu untuk kepentingan tertentu pula. Termasuk di dalamnya kepentingan politik, khususnya di musim politik ini.

Tentu diingatkan pula bahwa jangan juga peristiwa teror ini lalu dengan cara apapun dijadikan alat untuk menuduh pihak tertentu. Pengalaman mengatakan bahwa zaman kini yang paling sering tertuduh adalah umat Islam. Padahal kalaupun yang melakukan kejahatan itu beragama Islam, apakah secara otomatis umat harus dicurigai dan bertanggung jawab? 

Tanggung jawab bersama

Fenomena ini (teror) sekali adalah musuh bersama (common enemy). Dan karenanya cara terbaik untuk merespon adalah dengan melibatkan semua unsur segmen masyarakat. Pemerintah, tokoh agama, pendidik, senimam, bahkan orang tua, semuanya memiliki tanggung jawab untuk melakukan apa saja agar kejahatan ini tidak membesar dan melebar. 

Jangan sampai peristiwa ini dipakai oleh pihak tertentu untuk semakin memperlebar saling mencurigai, permusuhan dan perpecahan baik antara masyarakat dan pemerintah maupun antar masyarakat sendiri. 

Dalam upaya menyelesaikan permasalahan ini jangan sampai ada yang dirangkul, seolah pahlawan, tapi sebagian yang lain dicurigai bahkan dipandang musuh. Ini sangat berbahaya karena bisa menjadi pemicu penyebab teror seperti yang disebutkan tadi. 

Semua pihak harusnya menjadikan semua ini sebagai peringatan. Untuk pemerintah boleh jadi  kejahatan ini karena adanya sesuatu yang tidak beres dengan "sense of justice" di masyarakat. Keamanan dan Keadilan sosial erat kaitannya. Dalam bahasa Al-Quran "al-khauf" (ketidak amanan) dan "al-Juu" (kelaparan/kemiskinan) sangat erat kaitannya.

Untuk ulama dan tokoh agama peristiwa ini harus dijadikan peringatan bahwa ternyata masih ada paham-paham agama yang salah, dan menjadi kewajiban para ulama untuk meluruskannya. 

Demikian seterusnya, untuk pendidik, pebisnis semuanya harus menjadikannya sebabai peringatan keras untuk mengambil bagian dalam usaha menangkal kecenderungan ini. 

Khusus kepada orang tua, adalah tanggung jawab besar di atas pundak mereka untuk menanamkan nilai-nilai "kasih sayang" sedini mungkin dalam diri generasi. Banyak anak-anak yang tumbuh besar dalam kemarahan karena kesalahan orang tua. 

Akhirnya, demikian pula kepada masing-masing golongan dalam masyarakat. Keragaman itu adalah berkah. Tapi gagal mengelolah keragaman boleh jadi membawa musibah. Satu hal yang krusial dalam mengelolah keragaman ini adalah dengan menumbuh suburkan "saling memahami" dan "saling menghormati". Bahkan memangun kerjasama di tengah keragaman itu demi terwujudnya "common interest" (kepentingan bersama) yang lebih besar. 

Dan adakah lagi kepentingan yang lebih besar dalam konteks keindoneisaan dari pada terwujudnya kesatuan, keadilan, keamanan dan kesejahteraan nasional kita? Dengan bersama-sama menjaga keamanan akan terwujud negara yang "baldatun thoyyibatun wa Rabbib Ghafuur". Insya Allah! 

Makassar - JKT, 14 Mei 2018

* Presiden Nusantara Foundation

PEMBAHASAN tentang kapan turunnya Nabi Isa kembali ke bumi menjadi bahan diskusi di antara para agamawan. Nabi Muhammad Saw sudah meramalkan akan kebangkitan Nabi Isa tersebut di dalam banyak hadis.

Display problems? View this newsletter in your browser. Tujuh Tanda Turunnya Nabi Isa ke Dunia Tujuh Tanda Turunnya Nabi Isa ke Dunia Read more. Awas! Kencing Sembarangan Bikin Kemaluan Bengkak? Awas! Kencing Sembarangan Bikin Kemaluan Bengkak? Read more. Inilah Tempat Nabi Isa AS Kini Inilah Tempat Nabi Isa AS Kini Read more. Proses Pernikahan yang Baik Menurut Rasulullah Proses Pernikahan yang Baik Menurut Rasulullah Read more. Menjawab Kenapa Rasul Beristri Lebih dari 4 Orang Menjawab Kenapa Rasul Beristri Lebih dari 4 Orang Read more. Diet Cara Rasulullah yang Menyehatkan Diet Cara Rasulullah yang Menyehatkan Read more. Jika Nanti Suami Poligami, Bagaimana Merelakannya? Jika Nanti Suami Poligami, Bagaimana Merelakannya? Read more. Bolehkah Istri Merahasiakan Gajinya pada Suami? Bolehkah Istri Merahasiakan Gajinya pada Suami? Read more. Suami Wajib Mengurus Rumah Tangga Bukan Istri? Suami Wajib Mengurus Rumah Tangga Bukan Istri? Read more. Perhitungan Zakat Profesi Jika Suami Istri Bekerja Perhitungan Zakat Profesi Jika Suami Istri Bekerja Read more. Unsubscribe - Edit your subscription INILAHCOM (PT Indonesia News Center) Jl Rimba No 42, Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12150 Phone : 021 7222338 (Hunting) Fax : 021 7222659